Uncategorized

Pemkot Cimahi dan DPRD Rekomendasikan 16 Raperda Masuk Propemperda 2027

Cimahi, Kamis(05/11/2026)
Pemerintah Kota Cimahi bersama DPRD mulai mempersiapkan arah kebijakan hukum daerah untuk tahun 2027. Sebanyak 16 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) direkomendasikan masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kota Cimahi Tahun 2027.
Pembahasan tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Cimahi yang dihadiri Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, Rabu (4/11/2026).

Dalam rapat tersebut, Ngatiyana menegaskan bahwa pembentukan peraturan daerah tidak boleh sekadar berorientasi pada banyaknya produk hukum yang dihasilkan. Setiap regulasi harus memiliki kualitas, memberikan kepastian hukum, serta mampu menjawab persoalan nyata yang dihadapi masyarakat.
Menurutnya, pembangunan daerah tidak cukup hanya mengandalkan anggaran dan program kerja pemerintah. Diperlukan landasan hukum yang kuat, adil, dan berpihak pada kepentingan masyarakat agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan secara terarah.

Berdasarkan laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Cimahi, dari total 16 Raperda yang direkomendasikan, sebanyak 11 merupakan usulan DPRD, sedangkan lima lainnya merupakan prakarsa Wali Kota Cimahi.
Sejumlah materi yang menjadi perhatian dalam penyusunan Propemperda 2027 meliputi penguatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, pencegahan perilaku seksual berisiko, pengawasan produk halal, serta penyiapan regulasi mengenai badan penanggulangan bencana dan pembentukan dana cadangan.
Berbagai materi tersebut menyentuh sejumlah aspek penting dalam kehidupan masyarakat, mulai dari tanggung jawab dunia usaha terhadap lingkungan, perlindungan masyarakat, hingga kesiapsiagaan pemerintah dalam menghadapi bencana.

Ngatiyana mengingatkan bahwa setiap Raperda harus disusun berdasarkan kebutuhan dan kondisi riil Kota Cimahi. Regulasi yang dihasilkan juga harus memiliki manfaat terukur, bukan sekadar memenuhi kewajiban pembentukan produk hukum daerah.
Ia meminta seluruh perangkat daerah agar terlibat aktif sejak tahap perencanaan hingga pembahasan Raperda. Koordinasi antarlembaga, kedisiplinan, serta kesiapan substansi dinilai menjadi faktor penting agar proses legislasi berjalan efektif dan tidak terkendala.
Selain itu, Ngatiyana menekankan pentingnya pelibatan masyarakat secara bermakna dalam proses pembentukan peraturan daerah.
Partisipasi publik diperlukan agar regulasi yang disusun tidak hanya mencerminkan kepentingan pemerintah atau lembaga legislatif, tetapi juga mengakomodasi aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang akan menjadi subjek dari aturan tersebut.
Melalui Propemperda 2027, Pemkot Cimahi dan DPRD diharapkan mampu membangun landasan hukum yang lebih kuat untuk mendukung pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan dan memberikan kepastian hukum.
Kini, tantangan berikutnya bukan sekadar menuntaskan 16 Raperda tersebut, melainkan memastikan setiap regulasi benar-benar berkualitas, dapat dilaksanakan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Cimahi.

Nani P.

Loading