Reses Fitri di Leuwigajah, 250 Warga Titip Aspirasi: Rutilahu hingga PJU Jadi Sorotan

CIMAHI – Persoalan infrastruktur lingkungan, pelayanan dasar hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi aspirasi utama yang disampaikan warga Daerah Pemilihan (Dapil) 4 Cimahi kepada Anggota DPRD Kota Cimahi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Fitriyani Angelina Silaban, SH.
Aspirasi tersebut mengemuka dalam kegiatan Reses Masa Persidangan II Tahun 2026 yang digelar di Rumah Solusi WiFi, Komplek Taman Bukit Cibogo Blok A9 RT 02 RW 17, Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Minggu (30/8/2026).
Sekitar 250 konstituen menghadiri kegiatan tersebut. Mereka berasal dari tiga kelurahan di Dapil 4, yakni Cibeber, Leuwigajah, dan Utama.
Pertemuan itu menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan langsung berbagai kebutuhan dan persoalan yang masih dihadapi di lingkungan masing-masing.
Rutilahu, Jalan Setapak hingga PJU
Sejumlah usulan pembangunan dan perbaikan fasilitas lingkungan menjadi perhatian warga. Di antaranya perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), pembangunan jalan setapak, pembuatan sumur resapan, serta penambahan Penerangan Jalan Umum (PJU).
Tak hanya persoalan infrastruktur, masyarakat juga menyampaikan aspirasi terkait pelayanan dasar, pemberdayaan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta berbagai persoalan sosial kemasyarakatan.
Beragamnya aspirasi tersebut menunjukkan masih adanya kebutuhan masyarakat yang perlu mendapat perhatian dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.
Fitri: Reses Bukan Sekadar Kewajiban
Sebagai anggota Komisi I DPRD Kota Cimahi, Fitriyani yang akrab disapa Fitri menegaskan, reses bukan sekadar agenda rutin atau kewajiban formal anggota legislatif.

Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan kesempatan penting untuk mendengar langsung kondisi masyarakat sekaligus memahami kebutuhan yang berkembang di lapangan.
“Bagi saya, reses bukan hanya menjalankan kewajiban sebagai anggota DPRD. Yang paling penting adalah bisa bertemu langsung dengan masyarakat dan mengetahui apa yang benar-benar mereka butuhkan,” kata Fitri.
Ia menilai, komunikasi antara masyarakat dan wakil rakyat harus terus dibangun. Aspirasi yang disampaikan warga, kata dia, tidak boleh berhenti pada forum pertemuan, tetapi perlu diperjuangkan melalui proses kebijakan dan penganggaran daerah.
Karena itu, seluruh usulan yang diterima dalam reses akan dihimpun dan dikawal melalui Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD.
Aspirasi Dikawal, Anggaran Tetap Jadi Pertimbangan
Meski berkomitmen memperjuangkan aspirasi warga, Fitri mengingatkan bahwa tidak seluruh usulan dapat direalisasikan secara bersamaan.
Keterbatasan kemampuan anggaran daerah menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan prioritas pembangunan.
“Setiap usulan tentu akan kami catat dan perjuangkan. Tetapi kami juga memahami bahwa kemampuan anggaran daerah terbatas, sehingga pelaksanaannya harus dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan prioritas,” terangnya.
Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat apabila terdapat aspirasi yang belum dapat direalisasikan dalam waktu dekat.
Menurut Fitri, proses pengusulan hingga pelaksanaan program membutuhkan sejumlah tahapan serta harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
Kendati demikian, kebutuhan pembangunan fisik yang banyak disampaikan warga, seperti Rutilahu, jalan setapak, sumur resapan, dan PJU, dipastikan tetap menjadi perhatian dalam pengawalan aspirasi masyarakat.
“Masukan dari masyarakat ini akan kami dokumentasikan dan dibawa ke forum DPRD sebagai bahan dalam pembahasan program maupun kebijakan daerah,” tuturnya.
Ajak Warga Terus Sampaikan Keluhan
Fitri mengajak masyarakat untuk tidak ragu menyampaikan persoalan maupun gagasan yang berkaitan dengan kebutuhan lingkungan.
Ia berharap komunikasi yang terbangun melalui kegiatan reses dapat terus berlanjut, tidak hanya ketika agenda reses berlangsung.
“Cimahi ini milik kita bersama. Karena itu, mari sama-sama kita jaga. Sampaikan apa yang menjadi kebutuhan, ide, maupun keluhan, karena suara masyarakat sangat penting untuk kemajuan daerah,” pungkasnya.
Reses tersebut menjadi bagian dari upaya menjembatani kebutuhan masyarakat dengan proses kebijakan di DPRD Kota Cimahi. Selanjutnya, aspirasi yang telah dihimpun akan menjadi bahan pengawalan sesuai kewenangan, prioritas pembangunan, dan kemampuan anggaran daerah.

Achmad /Yopi